Rabu, 27 April 2011

Aparat Bubarkan Pedagang Yang Memblokir Jalan Bogenville

Aparat keamanan dari Dalmas Polres Mimika membubarkan para pedagang yang memblokir jalan Bogenville. (husyen abdillah)

Aaparat keamanan melakukan pembersihan dan membubarkan para pedagang yang sejak pagi memblokir jalan Bogenville. (husyen abdillah)



Tindakan dari ratusan pedagang yang melakukan pemblokiran perempatan jalan Bugenville, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Pendidikan karena tidak puas dengan penundaan pembongkaran pasar Gorong-Gorong , di bubarkan paksa oleh anggota Dalmas Porles Mimika.

Pedagang yang berasal dari Pasar Sentral sejak pagi pukul 08.00 wit memblokir perempatan jalan Bugenville dan Pendidikan tepatnya di Perempatan Lampu Merah eks pasar swadaya dengan menggunakan kayu serta tali. Akibat pemblokiran yang terjadi selama kurang lebih 2 jam tersebut membuat kemacetan yang begitu panjang.

Para pedagang kecewa dengan sikap pemerintah kabupaten Mimika yang tidak tegas dalam melakukan penertiban timbulnya pasar-pasar dadadkan yang tersebar diberbagai lokasi di Timika, sehingga banyak pedagang yang berjualan di pasar sentral mengalami kerugian.

Hermina salah satu pedagang lokal, mengaku akan kembali menempati eks pasar swadaya bersama seluruh pedagang lainnya yang saat ini berjualan di pasar sentral, sebab dia menilai Bupati tidak tegas dalam mengambil sikap terhadap pasar gorong-gorong yang masih saja terus berjalan. Menurutnya akibat pasar gorong-gorong masih belum di kosongkan, omset pendapatan pedagang di pasar sentral merosot sekali alias rugi.

“Pemda Mimika tidak tegas, sehingga kami akan tetap memblokir jalan ini, dan akan terus berjualan sebelum Bupati membubarkan pasar gorong-gorong,” pinta Hermina.

Dikatakan oleh Hermina bahwa seluruh pedagang yang saat ini berjualan di pasar sentral sudah sepakat untuk kembali menempati eks pasar swadaya Timika. Karena sudah tidak tahan lagi untuk bertahan di pasar Sentral, karena selama setahun sepi pengunjung. Dia bersama rekan-rekannya menminta agar Bupati segera menyatukan semua pedagang di pasar Sentral, dan pasar-pasar lainnya untuk segera di bubarkan. (husyen abdillah)





Anggota Dalmas Polres Mimika terjun kelapangan untuk membubarkan pedagang yang melakukan pemblokiran jalan Bogenville. Pedagang kecewa karena masih ada pasar-pasar dadakan yang dibuka sehingga pasar sentral sepi pengunjung. (husyen abdillah)

Pelaku Penembakkan dia areal Freeport bukan OPM

Kapolres Mimika AKBP Moch Sagi. (husyen abdillah)




Kapolres Mimika AKBP Moch Sagi memastikan bahwa pelaku penembakkan dia area kerja PT Freeport Indonesia tepatnya di mile 37 beberapa waktu lalu yang menewaskan dua petinggi Security bukan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kapolres Mimika AKBP Moch Sagi saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan Rabu 27/4 , di rumah makan Nyiur Melambai, Timika-Papua. Menurut Sagi bahwa kesimpulan sementara dari hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku penembakkan yang menewaskan Daniel Mansawan dan haris Siregar di Mile 37 , adalah bukan kelompok bersenjata maupun OPM.

“Pelaku penembakkan bukan dari kelompok bersenjata atau biasa disebut OPM, akan tetapi pelakunya adalah orang yang ingin mengganggu stabilitas keamanan di timika,” tegas Sagi.

Dikatakan oleh Sagi, bahwa sejauh ini pihak Kepolisian belum bisa memastikan siapa pelaku dan apa motif dari penembakkan tersebut, namun pihak Kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelaku. Dijelaskan olehnya, bahwa salah satu kendala yang ditemui dilapangan untuk mengungkap dengan cepat siapa pelaku penembakkan tersebut, adalah lokasi TKP tidak di dukung dengan signal operator seluler.

Namun sejauh ini pihak Kepolisian sudah memeriksa lebih dari 34 orang saksi terkait kasus tersebut, dan seluruh penyelidikan kasus yang terjadi di tangani langsung oleh Polda Papua. Dan sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan dari hasil penyelidikan, karena masih menunggu hasil dari Labfor tim Forensik.

Lebih lanjut Sagi membantah bila ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa aparat Kepolisian terkesan lamban dan menutup-nutupi hasil penyelidikan. Menurutnya Pihak Kepolisian sangat serius dan terus menyelidikan kasus penembakkan tersebut, dan sudah memerintahkan jajaran Polres Mimika untuk bekerja secara maksimal, dirinya juga sudah sampaikan kepada seluruh jajarannya bila sudah ada hasil nya akan disampaikan secara terbuka kepada publik. (husyen abdillah)



Sejumlah aparat Kepolisian dari Detasemen Brimob B Papua dan unit Perintis dari Polres Mimika saat melakukan pengamanan di Bundaran Kota Kuala Kencana, pasca tewasnya dua petinggi security Daniel Mansawan dan Haris Siregar beberapa waktu lalu. (husyen abdillah)

Senin, 25 April 2011

Komisi C Patok Dana Royalti Mimika Minimal Sebesar Rp 5 Triliun

Salah satu lokasi peleburan hasil tambang milik PT Freeport Indonesia sebelum dialirkan ke daerah Pelabuhan untuk dilakukan pemuatan ke kapal pengangkut di Porstite. (husyen abdillah)

Terkait Pembagian dana Royalti
Komisi C sudah bertemu Menteri Pertambangan dan Energi


Kunjungan Komisi C DPRD Mimika ke Jakarta untuk bertemu pihak Menteri Pertambangan dan Energi guna membicarakan soal pembagian dana Royalti dari PT Freeport Indonesia, mendapat sambutan baik dari Pemerintah pusat. Terkait hal tersebut, Komisi C diminta untuk berkooridinasi lagi dengan Pemerintah Propinsi Papua.
Ketua Komisi C Agustinus Anggaibak kepada wartawan beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa Komisi C beberapa waktu lalu sudah sempat bertemua dengan Kementrian Pertambangan dan Energi untuk menanyakan tentang pembagian dana Royalti dari PT Freeport Indonesia dan membahas proses dan tata cara pembagian dana tersebut.
“Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementrian Pertambangan dan Energi sudah menyetujui. Namun Kementrian Pertambangan dan Energi meminta kepada Dewan untuk untuk melakukan koordinasi denghan Pemerintah Propinsi Papua, lalu selanjunta bersama-sama Pemprov ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dan duduk bersama serta pihak-pihak terkait untuk membicarakan soal ini,” jelas Agus.
Lebih lanjut dikatakan , prinsipnya pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), juga Dirjen Pertambanghan dan Energi siap mengadakan pertemuan. Bahkan DPR RI juga siap memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait untuk membicarakan permasalahan royaslti dari PT Freeport tersebut.
“ Dalam kunjungan tersebut pihak DPR RI bahkan bersedia untuk memfasilitasi pertemuan di gedung DPR RI terkait royalty tersebut, namun memberikan saran agar kami melakukan koordinasi dengan Pemprov,” tegas Agus.
Lebih lanjut kata Agus, DPR RI menyarankan agar perlu koordinasi dengan Pemprov agar nanti semua pihak DPR RI dan Dirjen pertambangan dan Energi adalah bagian untuk dapat kiranya menyamakan persepsi terlebih dahulu sebelum melakukan penjadwalan untuk menggelar pertemuan lanjutn.
“Kita juga sementara ini mau ambil langkah untuk melaporklan kepada Pimpinan, sekaligus mengajukan kepada Pimpinan Dewan , namun karena pimpinan Dewan sedang tidak berada di tempat, sehingga kami tunda dulu dan kalau pimpinan sudah kembali, baru kami rapatkan bersama pimpinan dan seluruh anggota Dewan.
Senada anggota komisi C lainnya Muhammad Nurman Karupukaro, mengatakan bahwa terkait dana royalty dari PT Freeport Indonesia perlu ada kejelasan, sebab selama ini hampir sebagian tidak tahu menahu soal pembagian jatah dana royalty tersebut. Sehingga Dewan akan memperjuangkan dana royalty agar lebih banyak masuk kepada Pemerintah kabupaten Mimika, sebab selama ini PT Freeport Indonesia beroperasi di daerah Kabupaten Mimika, sehingga wajar bila kami menanyakan atau bahkan melihat ulang proses pembagian dana royalty.
Lebih lanjut dikatakan Nurman, bahwa daari hasil tatap muka dengan Wakil Ketua DPR RI menyambut baik niat komisi C DPRD Mimika untuk difasilitasi bertemu beberapa kementrian, diantaranya Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak, termasuk Gubernur Propinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta President Direktur PT Freeport Indonesia.
“Dari Wakil Ketua DPR RI sudah mendukung kami, dalam hal ini akan memfasilitasi pertemuan bersama sejumlah pihak yang tadi sudah disebutkan. Beberapa agenda kerja lainnya akan dibicarakan dalam pertemuan nanti,” ungkap Nurman.

Dijelaskan Nurman bahwa meski belum ada kepastian kapan pertemuan akan terealisasi, namun menurut Nurman, sesuai hasil pembicaraan pertemuan akan dilangsungkan dalam dua atau tiga bulan kedepan, sambil menunggu penyesuaian jadwal semua pihak yang akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Selain pembahasan, mengenai dana royalty, juga akan dibahas mengenai hasil pajak badan yang disetor ke Mimika, peluang investasi bagi kabupaten Mimika untuk menam saham di PT FI serta kelanjutan kontrak karya PT FI dengan kabupaten Mimika untuk 40 tahun kedepan.
Kata Nurman, menyangkut kontrak kerja DPRD sebelumnnya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten Mimika, dalam hal Dispenda dan Dinas Pertambangan, sebelum dilanjutkan pertemuan nanti. Menurutnya bahwa waktu pertemuan juga akan dimanfaatkan untuk membahasa mengenai pengelolaan pasca tambang oleh PT FI. Pengelolaan pasca yang dimaksud adalah pengembalian semula kondisi alam di areal tambang setelah melakukan penambangan.

“kami berharap rencana pertemuan dapat terealisasi secepatnya, dengan sisa waktu yang ada agar semua pihak yang terkait soal dana royalty tersebut untuk dapat hadir, termasuk unsure pemerintah dan PT Freeport Indonesia, “ tegas Nurman.(husyen abdillah)

Komisi C Patok Dana Royalti Mimika Minimal Sebesar Rp 5 Triliun

LANGKAH anggota dewan Kabupaten Mimika guna memperjuangkan nilai dana royalti hingga Rp 5 triliun patut didukung. Jika hal tersebut berhasil direalisasikan bukan tidak mungkin APBD Mimika akan mencapai hingga Rp 6,2 triliun setiap tahun. Angka sebesar itu bukan merupakan hayalan semata namun angka yang sangat realistis dengan kapasitas perusahaan pertambangan terbesar kelima didunia PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika. Dan yang lebih diharapkan dengan dana APBD sebesar itu niscaya akan lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Mimika.
Perjuangan anggota DPRD Mimika bersama Pemda Mimika melalui instansi terkait terus berlangsung. Mereka telah berkoordinasi dengan pihak Kaukus Parlemen Papua untuk mengagendakan pertemuan dengan Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) serta pihak terkait. Dewan tinggal menunggu jadwal pertemuan dengan Mentamben tersebut. Namun sebelumnya, Distamben dan Dispenda bersama komisi C DPRD Mimika yang membidangi pertambangan akan melakukan studi banding ke PT Newmont dan pemda setempat. Sebagai bahan perbandingan yang merupakan sama-sama ada perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan.

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Agustinus Anggaibak usai rapat dengan SKPD pada Selasa (19/4) lalu menegaskan kami bersama lembaga eksekutif telah sepakat bahwa dana royalti PT FI yang harus disetor oleh pemerintah pusat (pempus) kepada Pemda Mimika adalah sebesar Rp 5 triliun. Itu angka minimal yang harus disetorkan kepada Pemda Mimika. Sedangkan jumlah APBD tahun 2011 yang sebesar Rp 1,2 triliun tidak termasuk. Sehingga jika digabungkan maka APBD Mimika tahun 2012 dan seterusnya minimal harus sebesar Rp 6,2 triliun. Besaran royalti Rp 5 triliun itu terbilang kecil jika dibandingkan besaran nilai tambang yang diproduksi PT FI. Hal itu kata Agus, wajar saja jika Pemda Mimika sebagai daerah yang memiliki hasil tambang sangat besar. Sebagai daerah penghasil tambang sudah selayaknya menikmati dari hasil ekspolarasi hasil tembangnya. Bayangkan saja berapa triliun yang dinikmati PT FI dari operasional pertambangan di Kabupaten Mimika.

Selain itu, Agus menyatakan dewan juga akan membentuk panitia khusus (pansus) terkait perjuangan peningkatan dana royalti tersebut. Kami akan membentuk tim khusus yang akan menggoalkan penambahan jumlah dana royalti. Kami benar-benar serius untuk menangani persoalan royalti tersebut. Bisa dibandingkan dengan derah lain yang memiliki sumber daya alam pertambangan, mereka APBDnya jauh labih besar dari Kabupaten Mimika. Meski demikian, ujung-ujungnya jika perjuangan tersebut terealisasi hanya satu yakni untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika khususnya.(sulistyanto/husyen abdillah)

Tampak rapat koordinasi antara Komisi C dengan Dinas Pertambangan dan Eenergi Kabupaten Mimika membahas soal dana royalti PT Freeport Indonesia yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRD Mimika, beberapa waktu lalu. (husyen abdillah)

Sabtu, 23 April 2011

Mabes Polri Prihatin, Pelaku Percobaan Pembunuhan Wartawan Belum Terungkap


KJT Prihatin Atas Kekerasan Terhadap WartawanSejumlah wartawan Timika dari berbagai media cetak dan elektronik sedang melakukan peliputan. Kerap rekan-rekan jurnalis Timika dalam melakukan aktifitasnya sering kali banyak di intimidasi dan terror lainnya. (husyen abdillah)



Kendati penyelidikan peristiwa percobaan pembunuhan terhadap wartawan Vivanews, Banjir Ambarita sudah hampir satu setengah bulan, namun, hingga kini Polresta Jayapura belum berhasil mengungkap siapa aktor dan pelakunya. Kondisi itu memunculkan keprihatinan Mabes Polri. ‘’Selain prihatin dengan yang di alami wartawan Bram, Mabes Polri juga prihatin, pelakunya belum bisa di ungkap secara jelas oleh Polresta Jayapura dan Polda Papua. Untuk itu, saya akan menanyakan sejauhmana perkembangan penanganan kasus penikaman itu,’’ujar Anton Irjen Pol Bahrul Alam Kepala Divisi Humas Mabes Polri, disela-sela acara silaturahmi Polri dengan media serta insan pers di Swiss-belhotel, Selasa (19/4/2011, di Jayapura. Sambung Anton, pihaknya berharap pelaku penikaman bisa segera diungkap dan ditangkap, agar keresahan masyarakat, terutama kalangan jurnalis tidak ada lagi. ‘’Pers dan Polisi adalah mitra, jadi diharapkan, pelaku penikaman terhadap wartawan secepatnya bisa diungkap, sebab itu adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir,’’tegasnya. Anton menegaskan, siapapun pelaku maupun aktornya akan ditindak secara tegas. ‘’Kami tidak akan pandang siapapun pelakunya, kalau terbukti akan diproses. Ini era transparansi, dan tidak akan ditutup-tutupi,’’imbuhnya.
Menjawab pertanyaan wartawan bahwa penikaman itu diduga kuat terkait dengan pemberitaan masalah asusila yang dilakukan tiga oknum Polisi terhadap seorang tahanan wanita, dan asumsi itulah yang saat ini berkembang ditengah-tengah masyarakat, Anton menegaskan, pihaknya akan berupaya mengungkap kasus ini secara transparan. ‘’Tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua akan diungkap secara terbuka,’’ ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Wartawan Banjir Ambarita ditikam sebanyak 3 kali dibagian perut dan dada, Kamis 3 April sekitar -\pukul 01.30 WIT, ditengah-tengah ia sedang memberitakan 3 oknum Polisi terlah berbuat asusila terhadap seorang tahanan wanita. Meski sebelumnya Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan melalui anggotanya Ipda Heri Susanto menghubungi sebagain wartawan untuk tidak memberitakan kasus itu, tapi pemberitaan tetap berjalan.
Sejumlah bukti maupun saksi yang diduga kuat mengetahui aksi penikaman itu, tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polresta Jayapura. Bahkan penyidik kepada korban mengatakan, jangan-jangan penikaman yang dialaminya terkait dengan pengalihan isu oleh para pelaku pembobol uang walikota dan kecelakaan lalu linta yang terjadi sebelum aksi penikaman terjadi. Namun, dugaan itu sama sekali tidak terbukti, pelaku penikaman hingga kini belum bisa di ungkap dan masih berkeliaran meski sketsa wajah sudah dilansir. Pelaku siap melakukan aksinya kembali, menikam atau bahkan membunuh pekerja jurnalis di Papua.

KJT Prihatin atas berbagai teror terhadap wartawan

Sementara itu Ketua Komunitas Jurnalis Timika (KJT) Kabupaten Mimika Yohanis Nussy, sangat prihatin atas berbagai tindakan kekerasan yang selama ini dan hingga saat ini masih sering dialami oleh para pekerja jurnalis di Timika dan lebih umum lagi di seantero Papua. Banyak kasus yang tak pernah ditanggapi secara serius oleh aparat kepolisian termasuk kasus rekn kami Banjir Ambarita yang hingga saat ini belum tahu siapa pelakunya. Lebih lanjut dikatakan Nussy, bahwa kekerasan terhadap wartawan sebenarnya bukan saja kekerasan secara fisik akan tetapi menghalang-halangi jurnalis dalam melakukan peliputan , itu saja sebenarnya sudah merupakan pelanggaran hukum.

“Kekerasan kepada jurnalis bukan yang terkait langsung kekerasan fisik, akan tetapi seluruh kegiatan atau yang menjurus menghalang-halangi pers dalam melakukan peliputan dilapangan itu jelas-jelas sudah melanggar hukum.” tegas Nussy.

Selama ini ada berbagai kasus kekerasan yang dialami rekna-rekan jurnalis di Timika, namun sejauh ini rekan-rekan pekerja jurnalis belum membawanya ke kasus hukum, namun kedepan, Menurut Nussy bawha komitmen rekna-rekan pers di Timika akan lebih berani dan lebih tegas dalam membela profesinya, sebab pekerja pers juga sama dengan pekerja lainnya yang perlu mendapat perlindungan hukum dari Negara. (husyen/.(jir/dee/dn)

Keterangan foto :
Logo Komunitas Jurnalis Timika (KJT) Forum ini dibentuk dalam rangka menyatukan satu visi dan misi agar kedepan tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan Timika.

Polres Mimika Siap amankah Perayaan Paskah

Mimika - Menjelang perayaan Tri hari suci (pekan suci) dan perayaan Paskah pada pekan ini, Polres Mimika akan menempatkan sekitar 150 personel anggota polisi untuk mengamankan perayaan paskah pada semua gereja-gereja yang ada di kota Timika. Selain itu, polres akan menempatkan petugas untuk mengawasi lalulintas jalan sehingga tidak menganggu keamanan dan kenyaman selama perayaan suci tersebut.
Waka Polres Mimika, Kompol Mada Indra Laksanta kepada wartawan di Polsek Bandara Timika, Rabu (20/4/2011) mengatakan selain anggota polisi dari Polres Mimika, juga akan diback up dari satuan Brimob Detasemen B Timika.
“Jumlah anggota yang akan kita turunkan ke lapangan sebanyak 150 orang yang terdiri dari Polres dan Brimob Den B Timika. Mereka akan ditempatkan disemua gereja, dan jalan-jalan umum yang berdekatan dengan gereja, sehingga perayaan dapat berlangsung dengan tertib dan nyaman,”katanya. Mengenai pawai obor dan jalan salib oleh sejumlah gereja-gereja maupun oleh Pemuda Oikumene, Waka Polres Mada mengatakan belum menerima pemberitahuan dari gereja maupun organisasi pemuda gereja-gereja yang menyelenggarakan kegiata ritual keagamaan diluar gedung gereja. Kegiatan diluar gereja, harus ada pemberitahuan lebih awal, sehingga polres dapat membagi anggota untuk bertugas di gereja-gereja maupun di lokasi kegiatan ritual keagamaan di lingkungan terbuka.
Bila ada pemberitahuan, Mada mengatakan akan mempersiapkan anggota untuk mengamankan sekaligus mengawal kegiatan keagamaan ini mulai dari awal hingga kegiatan ini selesai.
Memang di Timika setiap tahun selalu ada ritual pawai obor menjelang paskah dan jalan salib bersama yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda gereja yang tergabung dalam pemuda oukumene. Kegiatan ini biasa diikuti oleh ratusan bahkan ribuan umat dari berbabagai denominasi gereja yang ada di Kota Timika.
Dibagian lain, dia juga mengimbau kepada seluruh pemilik tempat penjualan miras, distributor, kios atau toko penjualan miras, pemilik tempat hiburan agar dapat membatasi jam penjualan miras atau jam buka dan tutup tempat hiburan selama perayaan Paskah. Perayaan Paskah yang diawali dengan misa perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah (Sabtu Alleluia), hari Paskah dan Paskah kedua pada hari Senin. “Seharusnya para pemilik toko, kios, distributor miras harus tutup, juga tempat hiburan malam, kafe, pub juga harus tutup untuk menghormati umat Nasrani yang sedang melaksanakan ibadah hari raya Paskah,’ kata Mada.
Untuk menertibkan tempat penjualan miras dan tempat hiburan, kata Mada, Polres Mimika menunggu instruksi Bupati Mimika. Biasanya menjelang hari raya besar keagamaan Pemda Mimika selalu mengeluarkan instruksi penutupan tempat hiburan malam dan tempat penjualan miras. Bila sudah ada instruksi, Polres Mimika akan tertibkan itu.(Hadmarus Waka/Binpa)


.

Keterangan foto : Tampak Baracuda dan sejumlah kendaraan taktis milik Detasemen Brimob B Papua dan Polres Mimika yang di siagakan mengantisipasi berbagai gangguan keamanan menjelang perayaan paskah di Mimika. (husyen abdillah)

Warga Diminta Pro Aktif Bantu Polisi Ungkap Kasus Penembakan

Mimika-Staf Khusus Menkopolhukam dan Ketua Desk Penyelesaian Masalah Papua, Mayjend (Pur) Karseno, mengatakan, semua pihak mendambakan agar insiden penembakan yang menyebabkan dua karyawan FI, Daniel Mansawan dan Hari Siregar segera diungkap oleh pihak kepolisian.
Untuk itu, butuh peran serta masyarakat untuk membantu pihak kepolisian untuk mempercepat pengungkapan kasus penembakan ini, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya berkepanjangan bagi keluarga dan masyarakat di Mimika dan Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Polisi mata dan telinga sangat terbatas, perlu masukan, laporan dari masyarakat yang tentunya mengetahui peristiwa penembakan saat itu. Sebagai warga Negara yang baik, masyarakat wajib membantu polisi dengan memberitahukan informasi mengenai kejadian ini. Demikian juga pihak Kepolisian di Polres Mimika, dapat menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan perampuan, LSM untuk mempercepat mengungkapkan kejadian ini. Koordinasi dengan dengan Pemerintah Daerah, Muspida-Muspida Plus, Manajemen Freeport Indonesia sehingga kasus ini cepat terungkap. Hasil pertemuan, Manajemen FI, Tongoi Papua dan perwakilan Paguyuban menghendaki agar pihak kepolisian dapat memberitahukan secara transparan penyelidikan dan penyelesaian terhadap masalah ini,dengan mengungkapkan para pelaku penembakan. Pemerintah Pusat, melalui Kantor Kementrian Koordinasi Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenkopolhukam) sangat setuju sehingga masyarakat puas dan ada jaminan keamanan sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman.
Sekali lagi dia meminta masyarakat terlibat aktif membantu pihak keamanan dan pihak kepolisian untuk memberikan laporan-laporan terbaru mengenai insiden penembakan ini. Melalui masukan masyarakat, penyelidikan dan pengungkapan kasus ini akan lebih cepat. (Hadmarus Waka/Binpa)


Keterangan foto : Sejumlah poster yang mengecam aksi penembakkan yang terjadi di Area kerja PT Freeport Indonesia yang menewaskan dua petinggi Security Daniel Mansawan dan Haris Siregar , di pasang karyawan di di depan office building OB di Kuala Kencana dalam aksi mogok beberapa waktu lalu. (husyen abdillah)

Selasa, 19 April 2011

Sekolah Di Pulau Karaka Butuh Perhatian


Keterangan foto : SD Negeri Amamapare di Kampung Pulau Karaka Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika-Papua, membutuhkan perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia. Bangunan SD Negeri Amamapare saat ini sangat memprihatinkan dan sangat tidak layak untuk digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar. Tampak ratusan siswa-siswi berkumpul di di depan halaman balai desa. Siswanya sangat terbatas dalam berbagai hal, mulai dari alat tulis, buku panduan serta perlngkapan lainnya.(husyen abdillah)


Keteranga foto : Tampak ratusan siswa-siswi SD Negeri Amamapare Kampung Pulau Karaka distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika-Papua , sedang berkumpul di depan Balai Desa yang digunakan sebagai ruangan belajar. Seluruh siswa sangat membutuhkan adanya perhatian pemda dan Pihak swasta dalam hal ini PT Freeport Indonesia agar mutu pendidikan di pulau karaka dapat lebih baik. (husyen abdillah)

Tempat Pembuangan Sampah Sementara Mengganggu Kelancaran Lalulintas

Rabu 20/4


Keterangan Foto :Tempat pembuangan sampah sementara yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Timika-Papua , tepatnya di depan PT Incamco seperti harus ditinjau ulang oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Mimika. Sebab lokasi ini termasuk lokasi yang arus kendaraannya sangat padat pada jam-jam tertentu. Sehingga setiap warga yang hendak membuang sampah langsung menghentikan kendaraanya di tengah jalan, lalu sampah dibuang dari atas kendaraannya. Tampak salah satu warga dengan sepeda motor tanpa turun dari kendaraannya membuangnya kedalam TPS, disisi lain arus kendaraan cukup banyak. (husyen abdillah)


Keterangan foto : Tempat Pembuangan sampah sementara yang terletak di Jalan Yos Sudarso depan Kantor Inamco dikeluhkan warga yang sering melintas di daerah tersebut. Sebab banyak warga saat membuang sampah berhenti ditengah jalan, sementara arus kendaraan cukup padat. (husyen abdillah)

Proyek Tanggul penahan air di Pomako Roboh

Rabu 20/4

Keterangan foto :

1-2. Proyek tanggul untuk penahan aliran air sungai Wania yang baru dikerjakan roboh. Proyek ini di danai oleh APBD Kabupaten Mimika dengan biaya sekitar 1 milyar lebih dan belum digunakan sudah rusak. Lalu sejauh mana pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Mimika, sehrusnya memberikan sanksi kepada kontrraktornya. (husyen abdillah)



Baliho Calon Gubernur Papua Mulai Ramai

Rabu 20/4

Baliho Habel Melkias Suwae ( HMS ) dengan mottonya : “ Bangun Papua dengan hati dan kasih”, yang juga akan berjuang maju sebagai calon Gubernur Propinsi Papua periode 2011-2016.


Baliho Klemen Tinal ,SE MM dengan mottonya “ Membangun Papua Mandiri “, juga tak ketinggalan untuk berjuang maju sebagai calon Gubernur Papua.


Baliho Lukas Enembe dengan mottonya “ Satu hati Membangun Papua” juga telah memasang sejumlah baliho di kabupaten Mimika.




Foto-foto oleh : Husyen abdillah

Gereja Katedral Tiga Raja jadi ikon Kabupaten Mimika

Selasa 19/4

Timika-Gereja Katedral Tiga Raja Timika-kabupaten Mimika-Papua merupakan ikon bagi masyarakat Timika. Letak gereja yang berada di tengah-tengah kota menjadi perhatian bagi siapa saja yang sempat menginjakkan kaki di Bumi Amungsa. Gereja ini diresmikan oleh Duta Besar vatikan untuk Indonesia Mgr. Leo Poldo tahun lalu yang mengundang banyak tamu sengaja hadir untuk mengikuti konsekrasi peresmian gereaj tersebut. (husyen abdillah)

Dua Pekerja Tambang Freeport Tewas

Selasa 19/4
Timika-Pada hari Selasa 19/4 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di panel dua North DOZ Underground, telah terjadi kecelakaan didalam terowongan yaitu longsor yang mengakibatkan dua orang pekerja tambang PT Freeport Indonesia tertimbun dan dipastikan meninggal dunia.
Adapun identitas dua korban yaitu bernama, Obet Tatogo nomor iD karyawan 895707, umur 25 tahun dari Suku Paniai dari Departemen Aprentice , dan Hamdani nomor id karyawan 266194 umur 40 tahun dari Departemen Underground Suku Sulawesi Tenggara. Keduanya tewas setelah longsor terjadi secara tiba-tiba.
Pada pukul 07.05 satu korban atas nama Obet Tatogo sudah berhasil di evakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Tembagapura untuk dilakukan otopsi, sementara satu korban lainnya Hamdani hingga saat ini masih diupayakan pencarian oleh Tim Emeregency Respon PT Freeport Indonesia . Hingga saat ini penyebab terjadinya longsor masih dilakukan investigasi oleh Departemen Safety.
Pihak keluarga Obet Tatogo sebenarnya sudah mendesak agar jenasahnya segera di bawah ke Timika untuk diserahkan kepada keluarga, namun pihak manajemen PT Freeport Indonesia masih menunda hingga ditemukannya korban lainnya. Sehingga penyerahan dapat dilakukan secara bersamaan. (husyen abdillah)



Keterangan foto :Tampak beberapa karyawan Underground yang sedang beristirahat setelah melakukan aktifitas tambang bawah tanah. (husyen abdillah)

Senin, 18 April 2011

Misteri Dibalik Kematian Mansawan-Siregar

Senin 18/4

keteranga foto : Jenasah Daniel Mansawan saat diarak ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dari perumahan RW B menuju alun-alun kota Kuala Kencana untuk disemayamkan di Office Building. Daniel Mansawan merupakan salah satu korban penembakkan kelompok bersenjata di mile 37 kamis lalu. (husyen abdillah)


Timika – Masih segar dalam ingatan kejadian kamis petang (7/4) lalu, kendaraan Toyota LWB no lambung SA-25 yang dikendarai oleh dua karyawan senior PT. Freeport Indonesia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar bersama penumpangnya dengan beberapa lubang dibadan mobil yang diduga bekas tertembus peluru.
Kejadian yang berlangsung di jalan tanggul timur, mil 37 hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari lokasi penembakan yang terjadi sehari sebelumnya terhadap Toyota LWB TRMP (Tailing River Manajemen Project) dengan no lambung 01-4063, yang dikemudikan Abdul Simanjuntak bersama rekannya Agus Pata.


Dua kejadian berlangsung hanya berselang kurang dari 24 jam di lokasi yang hampir berdekatan, memunculkan tanda tanya karena pada hari naas itu, di ruang kerjanya, Wakapolres Mimika Kompol Mada Indra Laksanta, SIK Msi, mengaku sejak pagi pasukan gabungan TNI-Polri telah melakukan penyisiran di lokasi penembakan yang terjadi sehari sebelumnya.


Lantas dimana sejumlah pasukan yang diakui sedang melakukan penyisiran tersebut? Bukankan aparat yang menjaga di areal ini adalah sejumlah pasukan pilihan yang didukung persenjataan memadai, terlebih beredar selentingan sejak serangkaian teror penembakan tahun 2009 silam, perusahaan ini sudah dilengkapi berbagai teknologi pengamanan yang canggih mulai dari pantauan kamera CCTV hingga pantauan satelit.


Ironis memang, seakan tak ada lagi kemampuan semua pihak untuk menyibak sebab-musabab dibalik peristiwa tragis yang menimpa dua karyawan senior Departemen Security and Risk Management PT Freeport Indonesia, Daniel Mansawan dan Harry Siregar, Kamis (7/4) pekan silam.


Mati terpanggang masih dalam keadaan hidup, seperti disampaikan ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, dr. Jaya pada, Sabtu (9/4), usai melakukan otopsi dua jasad yang tersisa arang di Rumah Sakit Save Our Soul (SOS), Tembagapura.


Sebuah kejahatan kemanusiaan yang hanya muncul dalam cerita fiksi tetang perebutan kekuasaan antar klan mafia yang penuh dendam kesumat, namun kini terjadi didepan mata kita.


Sekonyong-konyong muncul kesan terbungkamnya hati nurani setiap orang yang mungkin mengetahui jejak-jejak kematian mereka yang kini telah tenang di alam baka, meski tetap menyayat pilu kepedihan isteri dan anak serta keluarga yang ditinggalkan. Seakan tak ada lagi rasa, selain memikirkan pundi-pundi kekayaan yang mampu dihasilkan setiap oknum dari ladang subur penambangan emas dan tembaga, PT Freeport Indonesia (PTFI).


Siapakah yang telah ‘membungkam’ (tak ingin bicara-red) dan ‘dibungkam’, kini jadi pertanyaan setiap karyawan PTFI bahkan orang di kabupaten Mimika dan Papua yang mengetahui betapa perusahaan multinasional ini begitu getol mengagungkan karyawan sebagai asset terbesar yang patut dan wajib dilindungi keselamatannya dari gangguan apapun, terlebih kematian tragis seperti yang dialami Mansawan-Siregar.

Kalau pun ada niat untuk bicara seperti yang sempat terungkap dalam perbincangan dengan Senior Manager Security and Risk Management (SRM) PTFI, Simon Petrus Morin di Tembapura saat prosesi otopsi jenazah masih berlangsung, Jumat (9/4), yang seakan menampilkan kebingungannya terhadap tindakan kedua almarhum saat kejadian untuk kembali ke tempat kejadian peristiwa (TKP) penembakan, Rabu (6/4).


“Saya juga heran, kenapa Daniel (Almarhum) ini kembali ke TKP, padahal pagi harinya, dia juga sudah kesana. Kita kan sedang menunggu mereka berdua untuk rencana meeting sore itu di Kuala Kencana,” kata Morin yang terkesan mengeluarkan kepedihannya dihadapan isteri almarhum Harry Siregar dan keluarga Mansawan.


Meski niat bicara terdengar hanya terbatas, memunculkan persepsi yang mempertanyakan, siapakah yang telah memerintahkan kedua almarhum untuk kembali ke TKP. Almarhum Mansawan dan Siregar, dalam perspektif ungkapan Morin tentu saja hendak mengatakan bahwa keduanya telah melakukan pelanggaran prosedur karena melakukan pekerjaan tanpa sepengetahuan dirinya, selaku Senior Manager di departemen SRM PTFI.


Namun adakah fakta lain yang mampu menggandeng niat pengakuan Morin?


Departement Coorporate Communication PTFI melalui juru bicara perusahaan, Ramdani Sirait yang selama ini diketahui sebagai satu-satunya corong perusahaan, justru terkesan menutup-nutupi peristiwa sesungguhnya yang telah menimbulkan ketidaknyamanan para karyawan di PTFI. Kalau pun ada niatan buka suara, itu hanya terbatas melalui program short message service (SMS) seolah takut untuk terlibat tanya jawab dengan para jurnalis.


“Keluarga besar PTFI sangat berduka atas meninggalnya kedua karyawan kami tersebut dan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga korban. Penyampaian rasa duka cita dan solidaritas beberapa karyawan PT Freeport Indonesia berlangsung dengan damai dan kegiatan operasi PT Freeport Indonesia berjalan dengan normal,” tulis Ramdani pada salah satu SMS-nya yang dikirimkan kepada sejumlah wartawan di Timika, sesaat setelah peristiwa penemuan jasad Mansawan-Siregar terjadi.


Sikap yang ditunjukkan pihak perusahaan seolah member signal, betapa harapan keluarga korban, seperti yang diungkap isteri almarhum Mansawan, Welmina Nussy Mansawan, Senin (11/4) didepan Office Building (OB) 1 di Kuala Kencana, yang meminta pihak perusahaan mengungkap misteri kematian suaminya, nampaknya hanya akan tetap menjadi misteri yang sulit terpecahkan.


Kalau pun ada fakta lapangan yang diketahui karyawan PT Freeport Indonesia pada peristiwa kematian Mansawan-Siregar, niatan membuka suara itu pun ibarat menyerahkan diri dalam terkaman ‘singa lapar’ yang siap melahap kehidupan sang karyawan.


Jangankan untuk berbagi fakta dan data yang diketahuinya, untuk menampilkan wujud solidaritas untuk berbagi rasa bersama keluarga korban dengan resiko tidak bekerja, terkesan diliputi kekuatiran yang besar akan sanksi yang mungkin didapat karena tidak bekerja.


Memilih tekanan pihak manajemen pun terpaksa menjadi pilihan satu-satunya bagi karyawan, meski diliputi rasa takut memikirkan nasibnya yang juga berpeluang mengalami nasib tragis, seperti yang dialami 4 orang karyawan korban teror penembakan yang sudah pergi mendahului.


Fakta ini menunjukkan bagaimana hati nurani setiap karyawan seakan sengaja ‘dibungkam’, meski dalam kepedihannya mengantarkan jasad almarhum Siregar dan Mansawan yang entah bagaimana bentuknya. Suara nurani pun hanya mampu berteriak, dalam kerumunan massa aksi aksi solidaritas yang spontan menyikapi kejadian tragis ini. ”Jangan bunuh kami..! Kami juga anak negeri..! Kami anak bangsa ini...!.”


Suka tidak suka, mau tak mau! Satu-satunya harapan yang mungkin masih tersisa bagi keluarga korban dan sekian ribu karyawan PT Freeport Indonesia, yang kini harus berpikir dan menantikan kapan gilirannya atau siapa lagi yang menjadi korban? Tinggallah mengharapkan tindakan profesional penyidik dalam nurani untuk menghentikan tragedi yang selama ini telah mempermainkan rasa kemanusiaan di tanah ini.


Tampaknya masih ada secercah harapan untuk menantikan usaha pimpinan PT Freeport Indonesia, Armando Mahler, dalam suatu kesempatan berbincang di Tembagapura, Sabtu (9/4) yang meminta jajaran Intelejent Section Departemen SRM PTFI untuk sesegera mungkin membantu pengungkapan kematian misterius Mansawan-Siregar ini.

“Saya minta barang bukti yang ada di Kepolisian dapat dijaga 24 jam dan sesegera mungkin dapat dibantu agar pengungkapan pelaku peristiwa tragis ini dapat diungkap dan pelakunya diberikan sangsi hukum tegas,” kata Mahler saat menantikan penjelasan hasil forensik dr Jaya, disalah satu ruangan Rumah Sakit SOS Tembagapura.

Pernyataan senada juga diungkapkan Vice Presiden Corporate Communication PTFI, Sinta Sirait pada pelepasan jenazah Daniel Mansawan di Office Building 1 Kuala Kencana. “Kami berterima kasih atas kepercayaan pihak keluarga kepada perusahaan dan kami akan berusaha menyelesaikan masalah ini,” kata Sinta yang disambut tepuk-riuh pelayat jenazah almarhum Mansawan.


Akan kah peristiwa demi peristiwa yang terjadi di areal pertambangan emas dan tembaga ini akan terus berlanjut atau dapat dihentikan, tergantung dari keseriusan dan keinginan dari semua pihak untuk mengungkap kasus yang telah mengoyak rasa kemanusiaan. Niatan dari pihak perusahaan, ketegasan dari aparat penyidik dan keberanian dari para karyawan untuk bersuara dan tak diam dengan peristiwa ini niscaya menguak tabir kelam di areal pertambangan emas raksasa ini.


Saat ini, jerit kesakitan Mansawan-Siregar memang telah tertutupi dalam kehidupan abadi bersama sang Khalik. Namun Mansawan-Siregar lainnya pun masih tersisa, yang meninggalkan misteri dibalik peristiwa ini. Semoga pihak perusahaan tak lupa dengan dengan point penghargaan terhadap hak hidup manusia yang tercantum pada sebuah flayer Hak Asasi Manusia (HAM) tepat di ruang lobby Office Building 1, Kuala Kencana. Dan semoga aparat kepolisian mampu bekerja professional untuk menciptakan rasa aman bagi warga, sehingga tak ada lagi spanduk keprihatinan “kami karyawan bukan hewan buruan”. (TIM)

Penanganan kasus Ilegal Fishing tak jelas penyelesaiannya

Senin 18/4

Keterangan foto : Sejumlah kapal-kapal penangkap ikan dari berbagai negara yang di tangkap telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia berlabuh di sekitar Pelabuhan Pomako tanpa kejelasan status perkaranya. Bahkan banyak sudah kapal-kapal tenggelam karena hukum yang tak jelas hukumnnya, dan hingga saat ini masih banyak kapal-kapal yang nasibnya sama dengan kapal-kapal yang ditangkap sebelumnnya. (husyen abdillah)

Perang Suku harus dihentikkan dengan Penegakan Hukum Positif

Senin 18/4

Keterangan foto : Konflik yang sering terjadi di Timika yang biasa lebih dikenal dengan nama perang suku harus dihentikkan. Salah satunya adalah dengan cara menegakkan hukum positif bagi pelaku. Selain itu aparat kepolisian harus dapat bertindak tegas dan cepat dalam menyelesaikan berbagai kasus konflik yang selama ini sering terjadi.Penegakan hukum positif bagi pelaku perang suku akan menimbulkan dampak rasa jera dan takut bila hukumannya diterapkan sesuai jalur hukum. (husyen abdillah)

Dana Pembangunan Eme Neme Yauware harus langsung ke Kampung

Senin 18/4

Keterangan foto : Seluruh aparat kampung di kabupaten Mimika meminta agar Bupati Mimika langsung menyerahkan Dana Program Eme Neme Yauware ( ENJ ) sebesar Rp 500.000.000 perkampung diberikan langsung kepada Kampung. Sebab selama ini terjadi dana tersebut di indikasikan terjadi penyimpangan. Dimana banyak persoalan dan kendalam selama ini ,sehingga banyak rumah yang dibangun melalui Dana tersebut terbengkalai. (husyen abdillah)

Dana Otsus di Salahgunakan, Orang Papua masih banyak miskin


Senin 18/4
Keterangan foto :
1. Otonomi khusus bagi orang asli Papua masih banyak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan.Akibatnya masih banyak jumlah rakyat miskin orang asli Papua yang masih jauh dari yang kita impikan selama ini. Seperti tampak dalam foto masyarakat asli kamoro yang hidup di pesisir pantai masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak. (husyen abdillah)
2. Kegagalan dana otsus bagi Papua dan Papua Barat berdampak masih banyaknya masyarakat asli Papua yang hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu contoh rumah warga asli Kamoro yang sangat memprihatinkan. Dana otsus banyak di nikmati oleh para pejabat di Papua hanya dengan jalan-jalan santai, sesuai hasil temuan BPK tentang dana otsus. Yang menggambarkan adanya penyalahgunaan dana otsus untuk Jalan-Jalan Santai (JJS). (husyen abdillah)

Hamparan Tailing semakin mengkhawatirkan

Senin 18/4

Keterangan foto : Hamparan tailing yang saat ini terus mengancam lingkungan hidup, sebab tak satupun pepohonan bisa tumbuh di hamparan luas endapan tailing sisa hasil tambang milik PT Freeport Indonesia.Kondisi akan terus terjadi tanpa adanya solusinya.Bila operasi tambang telah berakhir kita tidak bisa bayangkan bagaimana kerusakan yang di timbulkan nantinya. (husyen abdillah)

Minggu, 17 April 2011

Wanita Pegunungan dengan pakai adat

Senin 18/4

Keterangan foto : Para wanita asal pegunungan dengan pakaian seadanya yang biasanya di gunakan dalam upacara-upacara keagamaan atau pesta adat. Kebiasaan ini sebagai ucapan atau penyambutan dan lambang syukur atas kedatangan salah satu tokoh besar berpengaruh ke daerah asalnya, seperti pada acara peresmian Gereja Katedral Tiga Raja Timika oleh Duta Besar Vatikan Leo Poldo beberapa waktu lalu (husyen abdillah).

Warga Suku Moni Demo di Depan kantor SLD Kuala Kencana

Senin 18/4

Keterangan foto : Sejumlah masyarakat dari Suku Moni menggelar aksi bakar ban bekas dan kayu di depan jalan masuk Departemen Social Local Development ( SLD) di Kuala Kencana, menuntut agar pihak PT Freeport mengembalikan Tanah Iwaka II kepada Suku Moni. Karena warga menilai bahwa tanah Iwaka II yang selama ini di klaim warga merupakan tanah adat milik suku Moni. (husyen abdillah)

Karyawan minta Jaminan Keamanan di area PT Freeport Indonesia

Senin 18/4

Keterangan foto : Sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia dengan memainkan gitar sambil melantunkan lagu-lagu yang isinya mengecam aksi penembakkan yang kerap terjadi di Area PT Freeport Indonesia. Aksi ini digelar saat ribuan karyawan mengantar jenasah dari Daniel Mansawan Manager Security dari Rumah Duka di RW B menuju ke Office Building OB alun-alun kota Kuala Kencana untuk disemayamkan dan memberi penghormatan terkahir kepada almarhum. (husyen abdillah)

Masyarakat Moni Tuntut Freeport

Senin 18/4

Keterangan foto : Berbagai persoalan kerap terjadi di PT Freepport Indonesia terutama soal banyaknya klaim dari berbagai pihak tentang . Salah satunya datang dari Kekerabatan Keluarga Besar Suku Moni yang mendesak Freeport untuk mengembalikan tanah adat Iwaka II yang selama ini di klaim oleh Freeport sebagai bagian dari kontrak karyanya. (husyen abdillah)

Freeport Tunggak Iuran IPPKH satu Trilyun lebih

Senin 18/4

Komisi IV yang membidangi kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian melakukan serangkaian kunjungan kerja di Propinsi Papua, Kawasan Indonesia Timur. Setelah berkunjung ke Kabupaten Merauke, komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika yang terdapat perusahaan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia. Setelah menyerap aspirasi dari masyarakat serta kunjungan secara langsung diareal PT Freeport Indonesia, Komisi IV menemukan banyaknya permasalahan yang terdapat dilakukan PT Freeport Indonesia selama ini yang merugikan Negara Indonesia. Temuannya yakni Ijin Penggunaan pemakaian Kawasan hutan (IPPKH) yang sudah diatur dalam Undang-undang tak pernah dilunasi pembayaran oleh PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia yang mengakibatkan kerugian Negara Indonesia terdapat puluhan triliunan rupiah.

Demikian dijelaskan Anggota Komisi IV yang membidangi Kehutanan, Erik Satiya Wardhana saat konferensi pers di Hotel Rimba Papua, Kamis (11/3).

Wardhana menjelaskan, dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tertera bahwa tambang terbuka tidak dibenarkan dalam kawasan hutan konservasi, namun, pada Perpu N0.21 tahun 2004 ada kebijakan bagi 13 perusahaan di Indonesia yang terdapat didalam kawasan hutan konservasi, termasuk PT Freeport Indonesia. Namun, PT Freeport Indonesia belum memiliki IPPKH sehingga kewajibannya tidak pernah melunasi kepada Negara. Selama lima tahun sejak dikeluarkan Undang-Undang itu bahwa PT Freeport Indonesia tidak mengajukan IPPKH kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Memang hasil dialog dengan PT Freeport Indonesia bahwa sudah dilakukan korespondensi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia sejak 2009 lalu. Waktu itu Menteri Kehutanan sudah memberikan teguran kepada PT Freeport Indonesia.
“Ini sudah lima tahun PT Freeport Indonesia tidak melunasi IPPKH kepada Negara,” jelas Wardhana kepada wartawan media cetak dan elektronik.
Wardhana menjelaskan, identifikasi komisi IV bahwa kewajiban dari perusahaan yang berada di dalam kawasan hutan konservasi untuk mengajukan IPPKH kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan lebih dari 30 persen perluasan kawasan hutan di kenakan pendapatan Negara bukan pajak (PNBP), namun, PT Freeport Indonesia tak pernah membayarkan kepada Negara PNBP. Ini juga dapat mengakibatkan kerugian Negara puluhan triliunan rupiah.
Wardhana menjelaskan, asumsi dari Keppres 41 tahun 2004 bahwa total 900 hektar lebih lebih atau satu juta hektar kawasan hutan konservasi digunakan dan perusahaan yang mengelola di dalam kawasan hutan konservasi wajib membayar kepada Negara. PT Freeport Indonesia sudah menggunakan lahan itu tetapi tidak membayar kepada Negara sehingga mengakibatkan kerugian dialami Negara puluhan triliunan rupiah.
“Kami (Komisi IV) dan PT Freeport Indonesia sudah diskusi dan PT Freeport Indonesia menanyakan mulai kapan dibayar kepada Negara. Bagi Komisi IV, Uang Negara diselamatkan dan IPPKH bukan saja upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan melainkan perlindungan hutan,” ungkapnya.
Markus Nari, anggota Komisi IV menanyakan kenapa PT Freeport Indonesia tidak membayar IPPKH sehingga komisi akan melakukan desakan kepada Menteri Kehutanan RI untuk melakukan teguran kedua dan apabila teguran kedua tidak ditanggapi oleh PT Freeport Indonesia maka dilakukan teguran ketiga dan apabila teguran ketiga tak diindahkan, maka Menteri Kehutanan berhak menghentikan operasional pertambangan PT Freeport Indonesia. Kawasan PT Freeport Indonesia masuk dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Lorentz. Kami lakukan ini supaya menjadi jelas dan transparan sehingga pertanyaan dari masyarakat selama ini kepada DPR.
Disamping itu, Markus Nari menjelaskan, kesenjangan sangat jauh dialami masyarakat Mimika sebab kemiskinan masih menimpa masyarakat Mimika. Masyarakat miskin dengan tidak mendapatkan makanan sementara ada PT Freeport Indonesia yang sangat besar. Ada apa dengan semua ini?. aktivitas PT Freeport Indonesia tidak mensejahterakan masyarakat asli Mimika melainkan menguntungkan pihak luar.
“Kenapa PT Freeport Indonesia tidak membuat pabrik di Mimika dan dengan melihat kesenjangan yang ada, apakah masih layak melakukan operasional di Indonesia,” Tanya Markus Nari.
Ketua Tim Komisi IV yang mengunjungi Kawasan Indonesia Timur, Anthon Sihombing menegaskan, ada banyak permasalahan di dalam PT Freeport Indonesia yang tidak pernah transparan sehingga DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengidentifikasi semua permasalahan di areal kerja PT Freeport Indonesia.
Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si menjelaskan, ketika dilakukan kunjungan kea real kerja PT Freeport Indonesia dengan menggunakan helicopter, namun, terkendala cuaca kabut, tetapi komisi sudah merekam semua permasalahan di areal kerja PT Freeport Indonesia. Yakni disepanjang pembuangan limbah terdapat kerusakan alam dimana pohon-pohon sudah rusak sepanjang aliran tailing milik PT Freeport Indonesia.
“Kami menyarankan kepada PT Freeport Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat seperti yang disampaikan Markus Nari bahwa kebutuhan konsumsi pangan di bagi karyawan PT Freeport diambil dari masyarakat lokal,” sarannya.
Anggota Komisi IV yang lain, Sudin SE menjelaskan bahwa komisi mendapat masukan dari masyarakat bahwa telah terjadi kerusakan dilaut arafura serta kerusakan hutan bakau dilaut yang disebabkan pembuangan limbah PT Freeport Indonesia selama ini. namun, apakaah kerusahan itu berasal dari pembuangan limbah PT Freeport Indonesia sehingga komisi IV akan mendesak kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk menanyakan kepada PT Freeport Indonesia.
“Komisi IV akan melakukan koordinasi dengan mitra kerja terhadap temuan yang diperoleh komisi ini di kawasan Indonesia Timur,” jelasnya..(husyen abdillah)

Keterangan foto : Para pekerja bawa tambang Underground yang merupakan tulang punggung PT Freeport Indonesia dalam menghasilkan produksi.

PT. Freeport Menunggak IPPKH

Senin 18/4



Sejak tahun 2004 hingga saat ini salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia PT Freeport Indonesia yang melakukan operasinya di Propinsi Papua tak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH).

Hal itu ditegaskan oleh Anthon Sihombing Ketua Tim Komisi IV DPR-RI saat melakukan keterangan pers di hotel Rimba Papua Timika, Papua beberapa waktu lalu. Menurutnya bahwa dalam kunjungan kerjanya ke area PT Freeport Indonesia komisi IV DPR-RI telah menemukan adanya keterlambatan pihak PT FI dalam memenuhi amanat Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 , tentang larangan melakukan usaha tambang terbuka di hutan lindung.Namun ada pengecualian yaitu dengan menyampaikan permohonan izin Pinjam Pakai Kawasan hutan.

“ Kelalaian tersebut di duga PT FI telah merugikan Negara trilyunan rupiah, bahkan kerugian melebihi angka 6,7 trilyun terkait kasus bank century”, tegas Anthon

Dikatakan Anthon bahwa selain persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan , ada sejumlah permasalahan di PT FI , sehingga Komisi IV akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengumpulkan data terkait operasional PT FI.

Senada anggota Komisi IV lainnya Erik Satrya Wardana , mengatakan bahwa tambang terbuka tidak bisa dilakukan di kawasan hutan lindung, namun ada pengecualian dan termasuk PT Freeport Indonesia dari tigabelas perusahaan yang selama ini beroperasi.

“ PT Freeport Indonesia harus mengajukan IPPKH , nah faktanya hingga saat ini belum memiliki IPPKH, dan hal ini sudah berlangsung selama lima tahun”, ungkap Erik.

Lebih lanjut kata Erik bila kita mengacu pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan di asumsikan dengan jumlah luas kawasan hutan yang ada totalnya 900.000 hektare lebih dan kerugiannya ditaksir puluhan trilyun. Sebenarnya terkait belum adanya IPPKH PT FI Menteri Kehutanan sudah pernah menegur pihak PT FI, namun teguran itu hingga saat ini belum juga ditindak lanjuti. Oleh sebab itu maka Komisi IV DPR-RI setibanya di Jakarta akan menyampaikan hal ini kepada Menteri Kehutanan untuk segera mengeluarkan teguran kedua kepada pihak PT FI.

Manager Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Budiman Moerdijat kepada media legislative melalui pesan singkatnya, menjelaskan, berikut adalah tanggapan PT Freeport Indonesia dan silahkan dikutip dan dibagikan ke teman-teman yakni PT Freeport Indonesia akan tetap menghormati dan menjunjung ketentuan didalam kontrak karya kami. Namun demikian, PT Freeport Indonesia bersedia dan terus melakukan pembicaraan bersama dengan pemerintah mengenai kemungkinan PT Freeport Indonesia mengajukan permohonan izin pinjam pakai lahan untuk beberapa wilayah pada kontrak karya PT Freeport Indonesia.(husyen abdillah)


Keterangan foto : Tambang Terbuka

Sabtu, 16 April 2011

Pengamanan di area kerja PT Freeport Indonesia belum maksimal

Minggu 17/4


Keterangan foto 1-2 : Walaupun begitu besar jumlah personil aparat TNI maupun POLRI yang diterjunkan untuk pengamanan di area kerja PT Freeport Indonesia namun masih saja terus terjadi penembakkan. Bahkan pasukan panser dari Detasemen kavaleri Timika yang turun mengamankan dengan kendaraan dengan persenjataan lengkap namun aksi gangguan keamanan masih terus terjadi. Tampak panser melakukan patrolim disekitar Jembatan kali Kopi yang merupakan lokasi yang sering terjadinya aksi penembakkan. (husyen abdillah(

Tari Tongkat Suku Kamoro untuk mengusir roh jahat

Minggu 17/4

Keterangan foto : Tari tongkat yang dibawakan oleh masyarakat asli Suku Kamoro menceritakan kisah beberapa orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat yang sudah termakan usia tinggal menetap di sebuah kampong yang jauh dari perkotaan. Namun ketika mendengar bahwa di kota ada sebuah acara ritual ke agamaan , maka sekelompok orang tua ini dengan berbagai keterbatasan dengan menggunakan kayu mencoba untuk sampai dimana kegiatan ritual tersebut digelar. Selain itu tari tongkat juga mengisahkan symbol untuk mengusir roh-roh jahat yang masuk ke dalam kampong masyarakat kamoro. (husyen abdillah

)

Hamparan Tailing Mengancam Rusaknya Lingkungan

Minggu 17/4

Keterangan Foto :
Hamparan Tailing yang merupakan sisa produksi tambang dari tahun ketahun semakin luas dan hampar tailing terus mengalami peningkatan ketinggian. Pihak PT Freeport Indonesia berupaya dengan berbagai cara untuk dimanfaatkan tailing untuk kegiatan lainnya seperti sebagai bahan kontruksi bangunan, Jembatan dan Jalan, cara-cara ini adalah bagian dari pencitraan padahal dampak tailing sudah terbukti dapat merusak lingkungan. Menjadi pertanyaan kita semua, ketika operasional Tambang PT Freeport Indonesia selesai, seperti apa nantinya kerusakan yang di tinggalkan. (husyen abdillah)

Guru sering meninggalkan tugas, membuat siswa hanya bermain

Sabtu 16/4

Keteranga Foto : Guru sering tidak berada di tempat tugas yang ada di Pedalaman membuat seluruh siswa dan siswi mengisinya hanya dengan bermain. Hal ini sudah bukan rahasia lagi, salah satu contohnya terjadi di Kampung Atuka Distrik Mimika Timur Tengah, murid-murid dikala tidak ada guru maka kegiatan yang mereka lakukan hanya bermain-main sisekitar sekolah atau bahkan main ke pantai. (husyen abdillah)

Pemukiman warga Kamoro di Pelabuhan Pomako yang memprihatinkan

Keterangan Foto : Walau

Sabtu 16/4

Keterangan Foto : Pemukiman warga asli Suku Kamoro yang ada di sekitar Pelabuhan Pomako distrik Mimika Timur-Kabupaten Mimika-Papua sangat memprihatinkan, di daerah sekitar pelabuhan merupakan pemukiman warga yang kebanyak berprofesi sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako Distrik Mimika Timur. Rumah yang sangat kecil dan tidak memadai ini mau tidak mau tetap ditempati. Kurangnya perhatian pemerintah sangat dirasakan oleh warga, dan berharap dapat direspon dengan membangun rumah sehat. (husyen abdillah)

Patung Mbitoro simbol Leluhur Suku Kamoro




Sabtu, 16/4
Keteranga Foto :Patung Mbitoro merupakan symbol Suku Kamoro yang disakralkan sejak dahulu. Biasanya Patung Mbitoro di tampilkan ketika ada perayaan atau kegiatan keagamaan atau pesta adat bagi Suku Asli Kamoro-Kabupaten Mimika-Papua. Suku Kamoro mempercayai bahwa Patung Mbitoro dapat membawa kebaikan dan malapetaka, oleh sebab itu Patung Mbitoro sangat di sakralkan di hormati bagi setiap masyarakat asli Suku Kamoro. Tampak sejumlah warga asli Suku Kamoro dari Kampung Iwaka sedang menyelesaikan Patung Mbitoro untuk sebuah pesat perayaan di Kabupaten Mimika. (husyen abdillah)

Kamis, 14 April 2011

Meriahkan HUT ke 15 LPMAK Gelar Expo

Setelah berkiprah di Bumi Amungsa dan Kamoro selama 15 tahun serta bertepatan dengan HUT ke 15 Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) menyelenggarakan expo (pameran) yang berlangsung , Kamis (14/4/2011) dan Jumat (15/4/2011) di Gedung Graha Eme Neme Yauware.

Expo melibatkan berbagai lembaga mitra termasuk beberapa SKPD di lingkungan Pemda Mimika, Freeport Indonesia serta beberapa lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Mimika. Stand-stand menampilkan berbagai keberhasilan dari LPMAK melalui Biro Pendidikan, Biro Kesehatan, Biro Ekonomi, Biro Adat dan Agama, dengan menampilkan keberhasilan dari masing-masing Biro seperti Biro Amungme, Biro Kamoro, Biro Damal, Biro Nduga, Biro Dani, Biro Mee, Biro Moni.

Selain itu, stand pemerintah daerah yang terdiri dari Dinas Kopoerasi, Perindustrian dan Perdagangan menampilkan aneka produk industry dan perdagangan, dan peluang investasi. Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan menjual berbagi produk peternakan seperti telur, daging ayam, daging sapi, beras lokal dari SPV Kampung Limau Asri . Selain itu Dinas Kesehatan dan KPAD menampilkan berbagai informasi kesehatan dan penyebaran serta penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Mimika.
Selain itu, stand Freeport Indonesia (FI) menyajikan berbagai informasi mengenai operasional tambang, produk inovasi dari hasil daur ulang sejumlah produk seperti helm, tropi, tempat penyimpan bunga dan lain-lain, termasuk memperkenalkan kopi Amungme sebagai buah karya pendampingan FI. Tidak ketinggalan Biro-Biro LPMAK seperti Biro Pendidikan, Biro Kesehatan, Biro Ekonomi, Biro Amungme, Biro Kamoro, Biro Damal, Biro Nduga, Biro Dani, Biro Mee, Biro Moni menampilkan berbagai program-program keberhasilan yang mereka capai selama 15 tahun berkiprah di Bumi amungsa tanah Kamoro. Stand lainnya seperti perbankan yang terdiri dari Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Mega juga turut ambil bagian dalam expo guna menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi perbankan dalam kaitan menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
Selain itu, turut meramaikan acara HUT LPMAK ke 15 ini pameran dari sejumlah perusahaan makanan sehat Herbal seperti Herbal Life, Coca Cola, Koperasi Maria Bintang Laut milik Keuskupan Timika dengan usaha penimbangan ikan dari masyarakat Kamoro, USAID dengan sejumlah programnya kerjasama dengan LPMAK, jajaran RSMM dengan klinik-klinik milik YCT turut memberikan informasi kesehatan dan donor darah massal di lobi depan Gedung Eme Neme Yauware. Diluar gedung ada kelompok KSM binaan Biro-biro dari tujuh suku tampak mama-mama tujuh suku dengan berbagai aneka hasil produk mereka seperti kerajinan tangan, hasil olahan buah merah, usaha perdagangan umum, sayum mayor, usaha jahi menjahit, usaha peternakan ayam, usaha peternakan babi. Semua ini masuk dalam acara pameran expo yang digelar oleh LPMAK dalam rangka memeriahkan HUT LPMAK ke 15.(Hadmarus Waka/Husyen abdillah)

Keterangan Foto :
Pertunjukkan tari Yospan turut memeriahkan HUT LPMAK ke 15 yang menggelar Expo di Graha Eme Neme Yauware, Jumat 15/4

Pimpinan Gereja di Timika Kutuk Insiden Penembakan Di Areal kerja FI

Jumat 15/4

Pimpinan Gereja di Kabupaten Mimika mengutuk keras insiden penembakan di areal kerja Freeport Indonesia pada pekan lalu yang menewaskan Manager SRM FI Daniel Mansawan dan Jenderal Supertendent SRM FI Hari Siregar yang sangat mengenaskan dan tidak manusiawi. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah dan pihak keamanan dapat segera menungungkapkan kasus ini secara terang benderang dan disampaikan kepada masyarakat luas.

Demikian penegasan yang disampaikan Ketua Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Timika, Pdt Matheus Adadikam, STh disela-sela kegiatan Expo LPMAK di Gedung Eme Neme Yauware, Kamis (14/4/20110. Adadikam mengatakan, insiden penembakan yang mengakibatkan dua karyawan FI ini meninggal dunia sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Para pelaku masuk dalam kategori penjahat kemanusiaan. “ Gereja mengutuk tindakan keji itu, dan meminta aparat kepolisian dan TNI, Pemerintah Pusat, Pemeda Daerah untuk member ruang yang lebih luas dalam mengungkapkan kasus ini. Kejadian seperti ini di areal kerja FI sering terjadi namun tidak pernah terungkap dengan jelas siapa pelaku atau otak dibalik peristiwa yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini,” terang Pdt Adadikam.

Adadikam mengatakan, peristiwa penembakan ini sudah terjadi beberapa kali seperti di Mile 50 tahun 2009 lalu, aksi teror di jembatan Mile 38 hingga ke sekitar Bandara Mozes Kilangin, penembakan kali ini yang semuanya belum terungkap ke public. Dengan beberapa kasus ini membuat masyarakat kuatir kasus ini tidak bias terungkap. Sementara disisi lain, ketika penyelidikan kasus pertama berjalan selalu muncul kasus berikutnya sehingga kasus sebelumnya diabaikan begitu saja.
Kasus penembakan kali ini menurut kacamata tokoh agama satu peristiwa yang sangat besar, masuk kategori kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, karena sudah ditembak, jenazah dibakar, sementara pimpinan-pimpinan aparat keamanan tidak ada yang turun satupun dari Jayapura maupun dari Jakarta. “ Kami orang Papua tidak tahu dengan tindakan keji seperti ini. Ini tindakan yang sangat biadab dan tidak manusiawi. Gereja dengan suara kenabiannya meminta pihak kepolisian dan TNI secepatnya mengungkapkan kasus ini dan memberitahukan kepada masyarakat secara terang benderang,” kata Adadikam.

Pimpinan agama tidak menuding, menduga, atau menyebut orang, karena belum ada bukti-bukti otentik. Tokoh agama hanya mengharapkan polisi dan tentara yang punya kapasoitas untuk mengungkap hal ini tolong bantu masyarakat dan keluarga secepatnya ungkapkan kasus ini siapa yang ada dibalik kasus ini.
Pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kata Adadikam harus tahu bahwa kontribusi Freeport untuk Negara dan daerah ini sangat besar dari sector pajak, royalty, lunsum dan retribusi lainnya yang nilainya sangat fantastis. Menjadi tugas pemerintah bersama aparat keamanan untuk menjaga karyawan ini supaya dapat bekerja dengan aman, nyaman dan tentram. Bagi yang menganggu aktifitas kerja di lingkungan kerja FI petugas keamanan harus tindak tegas.
Berkaca dari beberapa kejadian yang terjadi, baik penembakan di FI, korupsi yang merajalela, kejadian berbau sara seperti rumah ibadah dibakar, pelarangan membangun rumah ibadah, penegakan hokum sangat lemah, membuat masyarakat kurang percaya kepada pemerintah. Mestinya kasus dmei kasus pemerintah harus tegas untuk ungkap secara tuntas.

Kasus yang terjadi di FI kemarin, terang Adadikam sungguh disayangkan pemerintah daerah bersama DPRD Mimika tidak berada di tempat . Ketika karyawan menggelar demo damai di DPRD hanya satu anggota dewan yang terima sedangkan anggota dewan lainnya sibuk dengan urusan yang lain. Pada hal ini masalah besar yang membutuhkan kehadiran pemerintah daerah dan DPRD.
Sikap pemerintah daerah dan DPRD seperti ini membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan kehadiran pemerintah di daerah ini. Pemerintah dan dewan ibarat sebagai bapak dan ibu bagi masyarakat di daerah ini jika ada masalah pemerintah dan dewan yang harus turun lebih dahulu bukan aparat keamanan. Pemda bersama dewan harus tampil didepan untuk menyelesaikan masalah ini. Terkesan pemerintah tidak mau sibuk dengan masalah ini dan membiarkan pihak keamanan jalan sendiri-sendiri. Pada hal tiap tahun pemda menerima dana royalty, lunsum, pajak dan retribusi dari FI nilainya sangat besar.

Sebagai pimpinan gereja local di Timika, Adadikam meminta kepada pimpinan gereja di tingkat provinsi Sinode GKI, Keuskupan Jayapura, Sinode GKII, Sinode GIDI dan sinode denomisasi gereja yang lainnya, dan pimpinan gereja di tingkat nasional (Pusat) PGI dan KWI agar dapat mendesak pemerintah bersama aparat kepolisian dan TNI untuk segera mengungkapkan insiden penembakan di FI selama beberapa kali, dan meminta jaminan keamanan bagi karyawan agar dapat bekerja dengan aman, tenang dan nyaman. (Hadmarus Waka


)

Keterangan Foto :
1. Ketua Klasis GKI Mimika Pdt.Matheus Adadikam,STh.
2. Jenasah Korban Penembakkan di Area Kerja PT Freeport Indonesia Hari Siregar saat tiba di Kuala Kencana, usai di Otopsi di Rumah Sakit Tembagapura

Jamsostek Siap Bayar Klaim Asuransi Korban Penembakan Mile 37


Jumat, 15/4

Klaim Jamsostek Diatas Rp1 miiar

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) telah melakukan perhitungan klaim jamsostek terhadap dua karyawan Security Risk Manajemen Freeport Indonesia (SRM FI) yaitu Daniel Mansawan dan Hari Seregar yang meninggal dunia pada kecelakaan kerja di areal kerja FI pecan lalu.Menurut rencana pembayaran akan dilakukan oleh Kantor Jamsostek pusat di Jalan Setyabudi Jakarta.

Demikian penjelasan Kepala Cabang Jamsostek Timika Antonius Paruluan, SE kepada wartawan disela-sela kegiatan Expo LPMAK di Gedung Eme Neme Yauware Timika, Kamis (14/4/2011). Sembari menjelaskan, nilai jamsostek sesuai hasil konformasi dengan Kantor pusat Jakarta sangat signifikan. Perhitunganya menurut Paruluan 60 kali gaji dikali 80 persen dikali penghasilan, sehingga total nilai jamsostek yang diterima oleh kedua korban masing-masing nilainya sangat besar. “ Setelah dihitung maka ahli waris akan menerima klaim jamsostek secara kasarnya diatas satu miliar rupiah. Saya sudah bilang, nilainya sangat signifikan, tapi itu akan dijelaskan lebih detail oleh Kantor Pusat Setyabudi Jakarta,” kata Paruluan.

Komponen yang dihitung oleh Jamsostek terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan tunjangan berkala, tunjangan pemakaman. Karena klam ini dihitung oleh kantor pusat bisa saja pembayarannya membutuhkan waktu satu bulan, tetapi kalau kantor Cabang Timika bisa saja satu minggu bila data-data lengkap sudah bisa dibayar ke ahli waris. “ Tugas kami terus melakukan konfirmasi bila ada kekurangan administrasi Kantor Cabang Timika harus kirim untuk melengkapi berkas yang sudah ada di kantyor pusat. Kami disini melakukan verifikais dokumen kemudian kami kirim ke kantor pusat di Setyabudi Jakarta. Misalnya kami harus lengkapi persyaratan di kantor kedua bekerja, kami harus ke Kuala Kencana atau rumahsakit yang menangani jenazah kedua korban kami harus ke Kuala Kencana. Seperti itu verifikasi dokumen yang kami lakukan,” jelas Paruluan.

Kedua korban meninggal dunia, karena kecelakaan kerja dan kewajiban Jamsostek untuk membayar hak-hak mereka yang berhubungan dengan jamninan social tenaga kerja. “ Kedua itu sedang menjalankan tugas di lingkungan kerja, kemudian meninggal dunia akibat kecelakaan. Kami tidak berkewajiban untuk memberikan hak-hak kedua almarhum yang berkaitan dengan jaminan social mereka yang sudah jelas-jelas di atur dalam aturan perundang-undangan,” terang Parulian. (Hadmarus Waka)

Warga menggantungkan hidup dari Aliran Sisa Tailing


Jumat, 15/4- Timika-Ribuan warga aslimaupun pendatang menggantungkan hidupnya dari aliran sisa tailing tambang milik PT Freeport Indonesia. Selama ini warga mendulang secara tradisional dari sisa aliran tailing ini, sebab dari aliran tailing sisa tambang ini masih mengandung banyak kadar emas. Untuk mendapatkan emas yang banyak, warga terpaksa ada yang tinggal disekitar aliran tailing bahkan tinggal berbulan-bulan. Walaupun areal ini terlarang namun masih saja banyak warga tetap berada di aliran tailing tersebut. Daerah aliran tailing ini populer dengan nama kali kabur, daerah ini sering terjadi bentrok karena memperebutkan lokasi pendulangan. (husyen abdillah)

Pengungkapan kasus Penembakkan, aparat Kepolisian harus terbuka


Terkait kasus penembakkan di Area PT Freeport Indonesia Aparat Kepolisian Harus Terbuka.

Kamis 14/4.
Timika-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika melalui Komisi A yang membidangi Hukum dan HAM, meminta agar aparat Kepolisian agar terbuka menyangkut proses penyelidikan atas kasus penembakkan di Area PT Freeport Indonesia yang menewaskan dua anggota Security, pada Kamis 7/4 lalu.
Kepada wartawan Kamis 13/4, anggota DPRD Mimika dari Komisi A Fandanita Silimang,SH,MH, mengatakan aparat Kepolisian harus terbuka kepada public proses penyelidikan yang sudah dilakukan. Menurutnya bila dari hasil investigasi sudahditemukan bukti permulaan , harus dapat disampaikan juga secara terbuka.
“Bila dari hasil investigasi telah ditemukan bukti permulaan, aparat Kepolisian dapat menyampaikan secara terbuka,” pinta Fandanita.
Fandanita yang juga berprofesi sebagai pengacara , menuturkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 4 tentang keterbukaan informasi, maka proses kasus penembakkan yang beberapa ahri lalu terjadi harus dapat diketahui oleh public. Dengan cara memberikan data dan menyampaikan secara resmi kepada Media sebagai corong informasi masyarakat.
Dikatakannya, bahwa aparat keamanan saat ini di tuntut bekerja secara professional, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian itu terus terjaga. Sebab menurut Fandanita bahwa peristiwa penembakkan yang sudah terjadi sejak tahun 2009 sampai saat ini tdak terungkap siapa pelakunya.
Untuk itu pihaknya mendesak agar aparat Kepolisian dapat mengungkap siapa pelaku penembakkan yang telah meresahkan seluruh karyawan dan termasuk keluarganya. Mereka selama ini merasa keamanannya terancam, sehingga diharapkan benar-benar adanya jaminan keamanan.
“ Karyawan saat ini merasa keamanannya terancam, sehingga aparat keamanan wajib menjamin keselamatan karyawan seluruhnya,” tegas Fandanita. (husyen abdillah)




Keterangan Foto :

1.Athanasius Allo Rafra,SH anggota DPRD Mimika dari Komisi A saat menerima demo karyawan Freeport di kantor DPRD terkait penembakkan di mile 37.

2.Fandanita Silimang,SH,MH anggota DPRD Mimika dari Komisi A.

3.Karyawan PT Freeport Indonesia saat menggelar aksi demo ke kantor DPRD Mimika pasca tertembaknnya dua anggota Security

Daniel Mansawan Korban Penembakkan Kelompok Bersenjata di Timika

Timika, Kamis 14/4.
Pada Kamis 7/4  pukul 18.30 wit sore tepatnya di Mile 37 tanggul Timur menuju Kali Kopi terjadi penembakkan oleh kelompok bersenjata terhadap dua anggota Security yang sedang melakukan patroli. Dua Pimpinan Security masing-masing Daniel Mansawan dan Hari Siregar ditemukan tewas dengan kondisi hangus terbakar bersama kendaraan LWB dengan Nomor Lambung SA-25. Barang bukti kendaraan yang dalam kondisi hangus terbakar , juga ditemukan sejumlah lubang di kendaraan tersebut yang di duga kuat akibat peluru tajam. Pasca peristiwa tersebut ribuan karyawan menggelar aksi solidaritas dengan mogok kerja. Selain mogok karyawan melakukan aksi demo ke kantor DPRD Mimika dan menduduki Office Building  OB selama tiga hari, sebagai bentuk protes atas insiden tersebut. Tampak jenasah Daniel Mansawan saat tiba di helipet Kuala Kencana setelah di otopsi di Rumah sakit Tembagapura. (husyen abdilla)